Revitalisasi sekolah yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Pemerintah Pusat melalui APBN dirancang untuk menjawab kebutuhan paling mendasar dalam dunia Pendidikan yakni sebagai ruang belajar yang aman, layak, dan manusiawi.
DAK bukan hadiah apalagi alat politik birokrasi. DAK adalah instrumen negara untuk memperbaiki ketimpangan pelayanan pendidikan. Dalam praktik di banyak daerah, kebijakan revitalisasi sekolah justru menjelma menjadi ladang penyimpangan.
Tidak sedikit ditemukan sekolah yang di Revitalisasi bukan karena paling Rusak, bukan karena paling Membutuhkan, melainkan karena paling Dekat dengan Dinas Pendidikan. Sebaliknya sekolah yang atapnya Bocor, Dindingnya Retak, Ruang kelasnya nyaris Roboh, justru luput dari Perhatian.
Padahal secara normatif, penetapan sekolah penerima Revitalisasi seharusnya berbasis data objektif. Tingkat kerusakan bangunan, jumlah peserta Didik, kondisi Geografis, hingga Risiko keselamatan Siswa dan Guru mestinya menjadi Variabel Utama.
Akhirnya Revitalisasi berubah menjadi kebijakan salah alamat. Anggaran negara digelontorkan dalam jumlah Besar, Bangunan Baru berdiri Megah, tetapi tidak Menyentuh pusat Persoalan Pendidikan. Salah Sasaran.
Ironisnya, Revitalisasi pendidikan sering dikondisikan sebagai proyek “MANIS” milik Dinas Semata. Seluruh Rantai kebijakan dikendalikan Secara Tertutup. Siapa yang ditetapkan sebagai Penerima, siapa Pelaksananya, siapa Pengawasnya. Dan siapa Penyedia Barang Materialnya.
Sekolah sebagai Subjek Utama justru tidak memiliki Ruang Menentukan Nasibnya Sendiri. Model Seperti ini membuka Ruang konflik Kepentingan yang Sangat lebar. Sebab sekolah hanya dijadikan Objek Administrasi bukan Mitra Revitalisasi. Transparansi hilang, Partisipasi dimatikan.
Dampaknya terlihat jelas di lapangan. Banyak pekerjaan Revitalisasi dikerjakan Asal-Asalan, Kualitas konstruksi Buruk, Spesifikasi tidak Sesuai, Pengawasan Lemah. Ketika temuan Muncul, Dinas Seringkali Cuci Tangan. Sekolah dibiarkan Menghadapi Segala macam Risiko.
Revitalisasi pendidikan seharusnya Berpihak pada yang Paling Membutuhkan, Bukan yang Paling Dekat dengan Kekuasaan. Dan Budaya Penyimpangan Paling Telanjang di Dunia Pendidikan. ( TONO )
Social Header